Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di tepi Teluk Palu dan berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Dijuluki "kota lima dimensi," Palu memiliki topografi lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk, dengan koordinat 0,35 – 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Pada 2021, jumlah penduduknya mencapai 372.113 jiwa dengan kepadatan 942 jiwa/km².

Palu awalnya kota pertanian kecil yang ditetapkan sebagai ibu kota provinsi pada 1953. Terletak di Sesar Palu-Koro, kota ini sering mengalami gempa. Gempa berkekuatan 7,4 pada 28 September 2018 menewaskan lebih dari 4.000 jiwa dan menyebabkan fenomena pencairan tanah terbesar di dunia, menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan lahan. Palu kemudian dibangun kembali di lokasi yang sama.

Asal Usul Nama Kota Palu

Asal usul nama Kota Palu berasal dari kata "Topalu'e" dalam bahasa Mandar, yang berarti "tanah yang terangkat," karena daerah ini dulunya lautan. Gempa dan pergeseran lempeng (Palu-Koro) mengangkat dasar laut menjadi daratan lembah yang kini menjadi Kota Palu.

Teori lain menyebutkan bahwa nama Palu juga berasal dari bahasa Kaili "volovatu," yang berarti sejenis bambu yang tumbuh dari Tawaeli hingga Sigi. Bambu memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Suku Kaili, digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti bahan makanan (rebung), bahan bangunan (dinding, tikar), peralatan dapur, alat permainan (Tilako), dan alat musik (Lalove).

Menurut Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, nama Kota Palu mencerminkan fenomena alam di daerah tersebut. Gempa dan pergeseran lempeng mengubah dasar lautan menjadi daratan, yang membentuk lembah tempat Kota Palu berada saat ini.

Pembentukan Kota Palu

Kota Palu berawal dari kerajaan yang terdiri dari empat kampung: Besusu, Tanggabanggo (sekarang Kamonji), Panggovia (Lere), dan Boyantongo (Baru). Mereka membentuk Dewan Adat Patanggota yang bertugas memilih raja dan pembantu terkait kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu menjadi berpengaruh, menarik perhatian Belanda. Pada tahun 1868, Raja Maili (Mangge Risa) menerima kunjungan Belanda untuk perlindungan dari Manado. Pada 1888, setelah serangan ke Kayumalue, Raja Maili tewas, dan digantikan oleh Raja Jodjokodi, yang menandatangani perjanjian dengan Belanda.

Awalnya, Palu adalah pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Selama penjajahan Belanda, Palu menjadi bagian dari Onder Afdeling Palu, meliputi Landschap Palu, Kulawi, dan Sigi Dolo. Setelah Jepang mengambil alih pada 1942, pusat pemerintahan pindah ke Palu pada 1950, menjadikannya Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana di Sulawesi Tengah.

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada 1964, Palu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Pada 1978, Palu menjadi kota administratif, dan pada 1994, statusnya ditingkatkan menjadi Kotamadya Palu.

Sejarah Kota Palu

Kota Palu berawal dari kesatuan empat kampung: Besusu, Tanggabanggo (sekarang Kamonji), Panggovia (Lere), dan Boyantongo (Kelurahan Baru), yang membentuk Dewan Adat Patanggota. Dewan ini bertugas memilih raja dan pembantunya, sehingga Kerajaan Palu berkembang menjadi kerajaan yang berpengaruh. Bangsa Portugis, yang berdagang dengan raja-raja Kaili sejak abad ke-16, datang secara damai dan meninggalkan pengaruh dalam bentuk pakaian masyarakat Kaili, yang mirip dengan model Portugis.

Pada masa kedatangan Belanda, mereka mendekati Kerajaan Palu. Belanda pertama kali mengunjungi Palu pada 1868 di bawah Raja Maili (Mangge Risa) untuk perlindungan dari Manado. Setelah serangan di Kayumalue pada 1888, Raja Maili tewas, dan Raja Jodjokodi menggantikannya serta menandatangani perjanjian dengan Belanda.

Daftar Raja-Raja Palu :

• Pue Nggari (Siralangi) 1796–1805.
• I Dato Labungulili 1805–1815.
• Malasigi Bulupalo 1815–1826.
• Daelangi 1826–1835.
• Yololembah 1835–1850.
• Lamakaraka 1850–1868.
• Maili (Mangge Risa) 1868–1888.
• Jodjokodi 1888–1906.
• Parampasi 1906–1921.
• Djanggola 1921–1949.
• Tjatjo Idjazah 1949–1960.

Setelah kekuasaan Belanda berakhir, perjanjian "Lange Kontruct" diubah menjadi "Karte Vorklaring." Kota Palu menjadi bagian dari Afdeling Donggala, terbagi menjadi tiga Swapraja: Palu, Dolo, dan Kulawi. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pertumbuhan Kota Palu meningkat. Pada 1952, terbentuk daerah Swatantra tingkat II Donggala dan Kota Administratif Palu pada 1978.

Pembentukan Kota Administratif Palu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menjadikannya ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu juga merupakan ibu kota Kabupaten Dati II Donggala. Proses ini dimulai dengan keputusan DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah pada 1964 dan diperkuat dengan SK Gubernur pada 1974. Palu terdiri dari dua kecamatan: Palu Barat dan Palu Timur, dengan fokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sosial ekonomi, dan dukungan terhadap perkembangan wilayah Sulawesi Tengah.

Masa Penjajahan

Belanda pertama kali datang ke Palu saat Raja Maili (Mangge Risa) berkuasa. Setelah Raja Maili terbunuh dalam Perang Kayumalue, ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, yang pada 1 Mei 1888 menandatangani perjanjian pendek dengan Hindia Belanda. Antara 1863 hingga 1908, Belanda menguasai kerajaan-kerajaan di Tanah Kaili melalui perjanjian, mengimplementasikan perdagangan monopoli dan politik adu domba.

Akibatnya, kekuasaan raja-raja terbatas. Perjanjian Lange Kontract diubah menjadi Korte Verklaring, dan pada 25 Februari 1940, Palu ditetapkan sebagai daerah administratif di bawah Afdeling Donggala.

Masa Pergerakan

Pergerakan nasional di Palu dimulai dengan berdirinya Serikat Islam (SI) pada 1917, dipimpin oleh Yoto Dg Pawindu DS. SI mendapat dukungan luas, sehingga Belanda membentuk organisasi tandingan di bawah Raja Palu, Parampasi. Meski begitu, pengaruh SI terus meluas hingga ke kerajaan Dolo.

Masa Pendudukan Jepang

Selama pendudukan Jepang, raja-raja berfungsi sebagai pembantu pemerintah, memaksa rakyat untuk menyediakan perbekalan perang.

Masa Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan, Kota Palu tumbuh pesat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1952, terbentuk daerah Swatantra tingkat II Donggala. Palu menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Pada 27 September 1978, Palu ditetapkan sebagai Kota Administratif, dan menurut Undang-Undang Nomor 4 tanggal 12 Oktober 1994, Palu resmi menjadi Kotamadya.

Itulah informasi seputar Asal Usul dan Sejarah Kota Palu. Apakah Anda semakin tertarik berkunjung ke Palu? Ayo luangkan waktu liburan Anda untuk mengunjungi Palu.

Disamping itu, jika Anda sedang berada di Palu, jangan lupa untuk berkunjung ke Asuransi Sinar Cabang Palu. Yuk kunjungi Asuransi Sinar Mas Cabang Palu pada halaman berikut:

1. Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Palu

2. Asuransi Sinar Mas Marketing Poin Luwuk

Perkuat rasa cintamu pada Indonesia dengan menambah wawasan budaya nusantara di saluran whatsapp ini.

Jelajah Nusantara

Sumber:

1. "Asal-usul dan Sejarah Nama Palu", https://regional.kompas.com/read/2022/06/28/
   070800678/asal-usul-dan-sejarah-nama-palu?page=all.
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu.
3. "Sejarah Kota Palu, Daerah di Sulawesi Tengah yang Porak Poranda Diguncang Gempa M 7,4 dan Likuifaksi", https://regional.kompas.com/read/2022/03/11/
   185420778/sejarah-kota-palu-daerah-di-sulawesi-tengah-yang-porak-poranda-diguncang?page=all.
4. https://bpmpsulteng.kemdikbud.go.id/sejarah-kota-palu/