Papua adalah sebuah provinsi di pesisir utara Pulau Papua, Indonesia. Sebelumnya, provinsi ini dikenal dengan nama Irian Barat (1956–1973) dan Irian Jaya (1973–2000), yang mencakup seluruh wilayah bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kotanya berada di Jayapura, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Pada 30 Juni 2022, provinsi Papua mengalami pemekaran, menghasilkan tiga provinsi baru: Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Setelah pemekaran tersebut, pada pertengahan 2024, jumlah penduduk Papua tercatat sebanyak 1.093.447 jiwa.

Sejarah

Papua, wilayah paling timur Indonesia, merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di Denmark, dengan luas mencapai 890.000 km² jika digabungkan dengan Papua Nugini. Papua terbagi menjadi dua provinsi: Papua dan Papua Barat.

Berikut sejarah perkembangan Papua:

Etimologi

Nama Papua memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh interaksi asing dan lokal. Nama "Papua" kemungkinan berasal dari "Papo Ua" dalam bahasa Tidore yang berarti "tidak bergabung," atau dari bahasa Melayu kuno "papuwah" yang berarti "rambut keriting." Teori lain menyebutkan asalnya dari bahasa Biak "Sup i Babwa" yang berarti "tanah di bawah" (matahari terbenam), merujuk pada Kepulauan Raja Ampat.

Nama "Irian Jaya" diciptakan oleh Frans Kaisiepo, yang berasal dari bahasa Biak "Iri-an" berarti "tanah panas," atau dari bahasa Serui dan Merauke yang berarti "tiang bangsa" atau "bangsa yang diangkat tinggi."

Sebelumnya dikenal sebagai Nugini Belanda, Papua bergabung dengan Indonesia pada 1963 sebagai Provinsi Irian Barat, kemudian berubah menjadi Irian Jaya, dan akhirnya Papua pada 2001. Pada 2003, Papua dibagi menjadi dua provinsi: Papua dan Papua Barat. Nama "Papua Barat" juga dipakai oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan.

Era Prakolonial (200 M–1500 M)

Sekitar tahun 200 M, Klaudius Ptolemaeus menyebut pulau Papua sebagai Labadios, meski asal namanya tidak diketahui. Pada akhir 500 M, bangsa Tiongkok menamakannya Tungki, berdasarkan catatan pedagang Ghau Yu Kuan yang mencatat asal rempah-rempah dari daerah itu.

Pada akhir 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebutnya Janggi. Dalam Kertagama 1365 karya Mpu Prapanca, "Tungki" dan "Janggi" dianggap salah eja dari nama yang digunakan pedagang Tiongkok Chun Tjok Kwan yang mengunjungi Tidore dan Papua.

Di awal 700 M, pedagang Persia, Gujarat, dan India menyebut Papua Dwi Panta dan Samudranta, artinya "Ujung Samudra" dan "Ujung Lautan." Pada abad ke-14, Majapahit menggunakan nama "Wanin" untuk Semenanjung Onin dan "Sran" untuk Kowiai. Nama Papua berasal dari "Papo-Ua" dalam bahasa Tidore, berarti "tidak bergabung," menunjukkan ketidakadaan penguasa di wilayah itu.

Sejak abad ke-15, pedagang Muslim dari Asia Tenggara membentuk hubungan dagang dengan Papua, memengaruhi masyarakat hingga abad ke-17. Beberapa pemimpin di Kepulauan Raja Ampat mendapatkan gelar dari Kesultanan Tidore, mencerminkan pengaruh politik dan dagang kerajaan tersebut.

Era Kolonial

Pada 13 Juni 1545, pengelana Spanyol, Ortiz de Retez, meninggalkan Tidore dan menyusuri hilir Sungai Mamberamo, mendeklarasikan wilayah itu sebagai milik Raja Spanyol dan menamainya Nueva Guinea karena kemiripan penduduknya dengan penghuni Guinea di Afrika Barat.

Untuk memperkuat posisinya di Papua, pada 1770, Belanda mengganti nama Papua menjadi Nieuw Guinea, yang diterbitkan dalam peta internasional oleh pembuat peta Isaac Tiron. Hal ini membuat daerah tersebut semakin terkenal di Eropa.

Namun, pada 1774, kekuasaan Belanda di Papua beralih ke Inggris, yang mendirikan Benteng Coronation di Teluk Doreri pada 1775. Sultan Tidore, Kamaludin Syah, menentang kehadiran Inggris dan mereka meninggalkan Papua pada 1814.

Pada 24 Agustus 1828, Belanda mendirikan benteng Fort Du Bus di Teluk Triton, menandai awal kolonialisme Belanda di Papua dengan menjalin kerjasama dengan tiga raja setempat. Meskipun potensi ekonomi Papua dianggap kecil, pada 1849, batas wilayah kekuasaan Tidore sudah mencapai perbatasan modern Indonesia dan Papua Nugini.

Setelah Inggris menguasai Papua Nugini pada 1884, perjanjian antara Belanda dan Inggris pada 16 Mei 1895 di Den Haag menetapkan batas wilayah di Sungai Bensbach. Akibatnya, Papua bagian Barat menjadi wilayah Belanda, dikenal sebagai Nederlands Nieuw Guinea.

Era Modern (1900–Sampai Sekarang)

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Indonesia mencari dukungan militer dan diplomasi melalui Perjanjian Linggarjati (1946), Renville (1948), dan Roem-Royen (1949).

Dalam sidang BPUPKI 11 Juni 1945, Mohammad Hatta menolak keterlibatan Papua, menyatakan bahwa Papua seharusnya diserahkan kepada bangsa Papua. Hingga 1956, Papua, yang meliputi wilayah jajahan Belanda, berada dalam Provinsi Maluku. Pembentukan Biro Irian oleh Silas Papare menjadi awal pemerintahan Provinsi Irian Barat.

Pada 1945, Residen JP Van Eechoud mendirikan sekolah Bestuur yang dipimpin Atmoprasojo, yang membujuk muridnya menentang penjajahan Belanda dan mengganti nama Papua menjadi Irian, akronim "Ikuti Republik Indonesia Anti Nederlands."

Rencana pemberontakan di Kampung Harapan pada 25 Desember 1945 terbongkar, dan Belanda menangkap banyak calon pemberontak, termasuk Atmoprasojo. Pada 16 Juli 1946, Frans Kaisiepo mengumumkan penggantian nama Papua menjadi Irian dalam konferensi di Malino.

Pemberontakan untuk membebaskan Atmoprasojo pada 17 Juli 1946 gagal. Pada 17 Agustus 1947, Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) didirikan, dan pemberontakan di Biak pada 19 Maret 1948 berakhir dengan penangkapan para pemimpin.

Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949 di Den Haag menandai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Aceh hingga Ambon, sementara status Irian Barat dibahas kemudian.

Papua Bersengketa dengan Belanda

Sejarah Papua dimulai dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, yang menyerahkan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Namun, Belanda ingin Papua sebagai negara tersendiri, sementara Indonesia ingin seluruh bekas jajahan Hindia Belanda.

Perundingan tidak membuahkan hasil, dan Uni Indonesia-Belanda bubar pada Agustus 1954. Masalah ini dibawa ke PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Pada Sidang Umum PBB September 1961, usulan Belanda agar Papua Barat di bawah perwalian PBB ditolak.

Pada 2 Januari 1962, Sukarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Belanda bersedia berunding, dan pada 15 Agustus 1962 disepakati Perjanjian New York, yang menyatakan Belanda menyerahkan kekuasaan kepada UNTEA. Indonesia harus melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) untuk menentukan status Papua.

Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas kepada UNTEA, dan pada 31 Desember 1962, Indonesia secara de jure menguasai Papua. Papua sepenuhnya diserahkan pada 1 Mei 1963, dan setelah referendum 1969, rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Papua Akan Dibuat Istana

Pada 10 September 2019, Presiden Jokowi bertemu perwakilan masyarakat Papua yang mengajukan 9 poin permintaan:

1. Pemekaran provinsi menjadi 5 wilayah adat.
2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua.
3. Penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK.
4. Pembangunan Asrama Nusantara untuk mahasiswa Papua.
5. Revisi UU Otsus dalam Prolegnas 2020.
6. Pengangkatan ASN honorer di Papua.
7. Percepatan Palapa Ring Timur Papua.
8. Pengesahan lembaga adat perempuan dan anak Papua.
9. Pembangunan Istana Presiden di Jayapura.

Itulah informasi seputar Sejarah dari Masa ke Masa dan Aspirasi Masyarakat untuk Masa Depan. Apakah Anda semakin tertarik berkunjung ke Papua? Ayo luangkan waktu liburan Anda untuk mengunjungi Papua.

Disamping itu, jika Anda sedang berada di Papua, jangan lupa untuk berkunjung ke Asuransi Sinar Cabang Papua. Yuk kunjungi Asuransi Sinar Mas Cabang Papua pada halaman berikut:

1. Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Jayapura

2. Asuransi Sinar Mas Marketing Poin Biak

3. Asuransi Sinar Mas Marketing Poin Merauke

Perkuat rasa cintamu pada Indonesia dengan menambah wawasan budaya nusantara di saluran whatsapp ini.

Jelajah Nusantara

Sumber:

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Papua.
2. "Mengenal Sejarah Papua yang akan Dibuatkan Istana oleh Jokowi" https://news.detik.com/berita/d-4702046/mengenal-sejarah-papua-yang- akan-dibuatkan-istana-oleh-jokowi.
3. https://papuabaratprov.go.id/web/home/pages?slug=Gfls- qWxJMUVxjbVmNsjH3YfjRbOlR7U.